Apakah Jokowi Berhasil Menciptakan Reformasi Birokrasi?

Apakah Jokowi Berhasil Menciptakan Reformasi Birokrasi?

Di rentang waktu rezim kedua, Kepala negara Joko “Jokowi” Widodo melaksanakan perampingan bentuk kedudukan bagaikan usaha pembaruan birokrasi. Tetapi, riset kita membuktikan kalau kebijaksanaan ini belum hendak mengganti metode kegiatan birokrasi.

Perampingan birokrasi ialah salah satu program prioritas Jokowi. Jokowi tadinya banyak melantingkan kritik kepada birokrasi yang membatasi program pembangunan serta ekonomi sebab cara yang jauh serta rumit.

Melalui perampingan bentuk, Jokowi berambisi birokrasi bisa bertugas lebih kilat dalam mensupport penerapan program prioritasnya.

Riset yang kita jalani di Badan Studi serta Amatan Strategi Rezim, Institut Rezim Dalam Negara, membuktikan kalau perampingan belum dicoba bersumber pada kemampuan serta belum menghasilkan bentuk birokrasi yang lebih simpel.

Kandas Menggapai Target

Dalam riset, kita melaksanakan observasi kebijaksanaan perampingan ini sepanjang satu tahun.

Rentang waktu ini diawali pada Oktober 2019 kala Jokowi memublikasikan kebijaksanaan itu, hingga dengan Desember 2020 cocok sasaran penanganan yang sudah diresmikan.

Dengan cara filosofi, perampingan bentuk kedudukan ialah salah satu wujud pembaruan birokrasi dalam paradigma New Public Management (NPM).

Di bumi, NPM dipakai buat melukiskan perbaikan radikal dalam manajemen layanan khalayak di sebagian negeri semacam Inggris serta Australia.

Perbaikan ini mempraktikkan manajemen versi swasta buat membuat layanan khalayak fokus pada konsumen serta lebih berdaya guna. Restrukturisasi ditunjukan pada prinsip perampingan berplatform kemampuan serta bentuk birokrasi yang latar (tidak banyak bersusun).

Tidak hanya itu, kita pula menganalisa kestabilan aplikasi serta cara perampingan birokrasi. Temuan-temuan kita membuktikan kalau perampingan kedudukan belum penuhi prinsip- prinsip itu.

Awal, perampingan tidak dibarengi dengan aplikasi metode kegiatan terkini, sementara itu tujuan penting Jokowi merupakan mengganti metode kegiatan birokrasi.

Perampingan birokrasi cuma fokus pada pemetaan jumlah serta tipe kedudukan eselon III serta IV buat diganti jadi kedudukan fungsional.

Kedudukan sistemis ataupun eselon ialah kedudukan yang tertera dengan cara jelas dalam bentuk badan, mempunyai anak buah, menggenggam kontrol pemakaian perhitungan, serta bersusun dari eselon I hingga dengan eselon V. Sedangkan, kedudukan fungsional ialah kedudukan yang berpusat pada kemampuan serta tidak tertera dengan cara jelas dalam bentuk badan.

Kedua, bentuk birokrasi yang latar belum terkabul. Penerapan perampingan yang memindahkan administratur eselon ke kedudukan fungsional senantiasa memakai posisi ketua serta subkoordinator pada bentuk terkini, alhasil tidak berlainan dengan bentuk tadinya.

Kedudukan fungsional pakar madya( pergantian dari eselon III) senantiasa berperan bagaikan ketua, serta kedudukan fungsional pakar belia (pergantian dari eselon IV) bekerja bagaikan sub-koordinator.

Ketiga, aplikasi tidak dicoba dengan tidak berubah- ubah. Departemen Dalam Negara (Kemendagri) cuma mempermudah eselon IV serta V di penguasa wilayah, sebaliknya Departemen Pemanfaatan Aparatur Negeri Pembaruan Birokrasi (KemenPAN-RB) mempermudah eselon III serta IV di tingkat penguasa pusat.

Sementara itu, tidak terdapat perbandingan guna antara eselon III di penguasa wilayah serta pusat.

Keempat, terdapatnya ketahanan kepada kebijaksanaan perampingan.

Semenjak perampingan birokrasi diumumkan, Komisi Aparatur Awam Negeri (KASN) serta Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) telah mengingatkan kemampuan antipati amat besar dari birokrasi.

Sampai dikala ini kedudukan sistemis atau eselon ialah posisi bergengsi, tidak cuma di area aparat namun pula di mata warga.

Karyawan yang mendiami kedudukan ini mempunyai anak buah serta wewenang pengurusan perhitungan buat melaksanakan program badan. Ini hendak membagikan pemasukan bonus pada para administratur sistemis di luar bantuan kedudukan yang diperoleh.

Tetapi, sehabis perampingan birokrasi, mereka yang alih ke kedudukan fungsional tidak lagi mempunyai wewenang mengatur perhitungan. Ini berakibat pada berkurangnya pemasukan bonus, ataupun apalagi lenyap serupa sekali.

Terlebih lagi, sampai dikala ini asumsi yang tersadar kalau sebagian kedudukan fungsional merupakan tempat untuk aparat yang tidak lagi produktif ataupun tereleminasi dari kewenangan.

Di medio 2020, KemenPAN-RB menulis terdapatnya antipati perampingan birokrasi dari sebagian menteri.

Perampingan birokrasi ditargetkan berakhir pada Desember 2020, tetapi sampai saat ini belum seluruh badan rezim melaksanakan perampingan birokrasi.

Tadinya, Ketua Jenderal Independensi Wilayah( Dirjen Otda) Departemen Dalam Negara, Akmal Raja, bagaikan ketua buat perampingan birokrasi di penguasa wilayah, memohon perpanjangan durasi hingga akhir Desember 2021. Tetapi permohonan itu ditolak oleh Menpan-RB Tjahjo Kumolo.

Di tingkat penguasa pusat, 73 departemen serta badan sudah melakukan perampingan birokrasi, sedangkan 14 departemen serta badan yang lain sedang aktif.

Dari 73 departemen serta badan yang sudah melakukan perampingan, tidak seluruh penuhi sasaran Tjahjo. Terdapat dekat 20 departemen serta badan yang perampingan birokrasinya sedang di dasar 70%.

Di tingkat penguasa wilayah, perampingan dicoba cuma pada kedudukan eselon IV di Biro Penanaman Modal serta Jasa Terstruktur Satu Pintu ataupun 8,15% dari keseluruhan kedudukan eselon IV.

Ketahanan kepada kebijaksanaan pembaruan birokrasi ini bukan ialah perihal terkini.

Pembaruan birokrasi yang dicoba semenjak masa rezim kepala negara BJ Habibie sampai rezim kepala negara Susilo Bambang Yudhoyono juga lalu mengalami ketahanan yang berakhir pada kekalahan menggapai sasaran.

Yang Butuh Dilakukan

Bersumber pada penemuan itu, kita menawarkan sebagian tahap buat koreksi.

Awal, perlunya kategorisasi metode kegiatan terkini saat sebelum perampingan. Ini dicoba dengan kurangi guna ketua serta sub-koordinator profesi, alhasil terkabul bentuk birokrasi yang lebih latar.

Kedua, menghasilkan sistem pengukuran kemampuan, melaksanakan kerasionalan jumlah karyawan, serta membuat pemograman pekerjaan yang mensupport metode kegiatan terkini serta bentuk birokrasi latar.

Ketiga, buat menanggulangi ketahanan, koreksi sistem pemasukan karyawan butuh dicoba.

Kesenjangan bantuan kemampuan karyawan di penguasa wilayah serta pusat lumayan besar.

Koreksi sistem butuh dicoba buat tingkatkan pemasukan aparat serta membenarkan kalau mereka tidak bisa menyambut pemasukan bonus tidak hanya dari pendapatan utama serta bantuan kemampuan.